Please wait...

BERITA

Sekilas Perseroan

Tersandung Pajak, Hitung Yuk Prospek Reksa Dana Terproteksi

Wednesday, 09 June 2021


JAKARTA — Daya tarik reksa dana terproteksi mulai pudar seiring besaran pajak yang tidak lagi sekompetitif dulu. Kondisi ini diprediksi berlanjut seiring wacana relaksasi pajak instrumen investasi lain. 


Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per akhir Mei 2021, dana kelolaan reksa dana secara industri tercatat sebesar Rp536,28 triliun, turun 5,6% dari posisi Rp568,02 triliun per akhir April lalu. Jika dilihat berdasarkan jenis, reksa dana terproteksi menyumbang penurunan terbesar yakni susut Rp39,87 triliun atau 28,79 persen dalam sebulan, menjadi Rp98,61 triliun dari sebelumnya Rp138,61 triliun. 


Penurunan dana kelolaan reksa dana terproteksi sendiri salah satunya disebabkan oleh keluarnya dana haji yang ditempatkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari instrumen reksa dana terproteksi syariah. Aksi pemindahan dana investasi ini menyusul berlakunya PMK no. 18 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. 


Dalam beleid tersebut, BPKH mendapat pengecualian pajak termasuk penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu termasuk imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk). 



Head of Market Research Infovesta menilai aksi yang dilakukan oleh BPKH sebagai tindakan yang wajar karena dengan menempatkan dana investasi langsung di instrumen SBN potensi imbal hasil yang akan didapat lebih besar dibandingkan dengan pengelolaan melalui manajer investasi yang dibebani oleh biaya manajemen (management fee). 


Menurutnya, banyak institusi yang memilih untuk menaruh dana di produk reksa dana terproteksi karena terdapat reksa dana dikenai pajak yang lebih kecil yakni hanya 10 persen dibandingkan dengan pajak obligasi yang sebesar 15 persen. Alhasil, jika suatu institusi mendapat pengecualian pajak, akan jauh lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengelola investasinya secara mandiri, seperti yang terjadi pada BPKH setelah mendapat relaksasi pajak. 


“Kalau kasusnya begitu ya memang mending dipegang sendiri, seperti Dapen [Dana Pensiun] kan. Karena selama ini daya tarik terproteksi ini memang dari pajaknya yang lebih kecil,” ujarnya.


Wawan menyebut daya tarik reksa dana terproteksi berpotensi kian pudar seiring adanya wacana pemerintah yang akan memberikan diskon PPh Obligasi dari yang semula 15 persen menjadi 10 persen. Di sisi lain, pajak reksa dana sendiri baru mulai kembali menjadi 10 persen sejak awal tahun ini, setelah sebelumnya mendapatkan relaksasi sebesar 5 persen. 


“Kalau sama-sama 10 persen, ibaratnya nggak ada keuntungan lagi memegang proteksi. RD Terproteksi itu ada management fee dll yang sebelumnya tercover oleh penghematan pajak, jadi kalau sekarang pajaknya sama, ya sudah akan terus berkurang terutama institusi,” tutur Wawan. 


Lebih lanjut dia mengatakan, jika porsi reksa dana terproteksi kian mengecil, salah satu reksa dana yang dapat mengerek dana kelolaan industri reksa dana pasar uang yang kini tengah naik daun, apalagi di tengah pertumbuhan investor ritel yang juga agresif. 


Dikutip dari Sumber : Bisnis.com